obornews facebook
obornews twitter
obornews rss
obornews mobile
TOPIK PILIHAN
OPINI
Kamis, 04 Apr 2013 09:51 WIB
-
Kontroversi Bendera Aceh
DPR Aceh telah menetapkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Qanun (peraturan daerah) tersebut menetapkan simbol atau bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai bendera dan lambang resmi Provinsi Aceh. Keputusan ini tidak hanya menimbulkan reaksi di pusat dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, tapi juga bagi masyarakat Aceh sendiri.
-

Kalau ratusan warga Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe melakukan konvoi kendaraan mengarak "bendera Aceh" di Banda Aceh, maka sejumlah pemuda dari Kabupaten Aceh Barat juga konvoi mengarak bendera merah putih di Kota Meulaboh sebagai bentuk menolak bendera Aceh baru yang mirip bendera GAM (Rakyat Merdeka, 2/4).

Bahkan sejak Senin (25/3), sebagian besar masyarakat yang tinggal di dataran tinggi Gayo menyatakan tetap menolak keberadaan bendera bulan bintang tersebut. Mereka mengancam jika bendera tersebut dinaikkan di tiga kabupaten di wilayah tengah Aceh maka mereka akan menurunkannya dan lebih jauh lagi akan membentuk provinsi baru (SHNews.co, 28/3)

Ketidak setujuan pemerintah pusat, masyarakat Indonesia di luar Aceh dan sebagian masyarakat Aceh tentunya sudah diperhitungkan masak-masak oleh gubernur dan pimpinan daerah di wilayah Aceh. Meskipun pemerintah, melalui Mendagri meminta agar keberadaan bendera Aceh yang telah disahkan, dievaluasi kembali. Pasti pendukung bendera Aceh tersebut tidak serta merta menuruti begitu saja. Misalnya anggota DPR Aceh Abdullah Saleh menyatakan bahwa bendera Aceh tak terkait separatis ( Republika, 3/4). Juga penolakan Ini terlihat dari unjuk kekuatan massa pada hari Senin, 1 April 2013 yang menyatakan dukungan terhadap penetapan simbol GAM itu menjadi bendera dan lambang Aceh, bahkan elite politik lokal Aceh menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan membatalkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013, dan pada tingkat tertentu menantang untuk referendum terhadap bendera dan lambang GAM itu sebagai identitas resmi Pemerintahan Provinsi Aceh.

Dalam konteks kehidupan bernegara di abad modern ini, bendera dan lambang identitas pemerintahan lokal merupakan hal yang lazim, bahkan menjadi keharusan di banyak negara untuk suatu pemerintahan lokal mempunyai identitas berupa lambang atau bendera yang dapat membedakannya dengan identitas pemerintahan lokal lainnya. Identitas yang dimaksud merupakan ciri khas dari pemerintahan lokal yang dimaksud. Kondisi ini juga dipraktikkan di Indonesia, di mana setiap daerah juga mempunyai bendera dan lambang tersendiri.

Kelaziman bendera dan lambang pemerintahan lokal di Indonesia sebagai identitas daerah secara umum biasanya dicirikan oleh dua hal. Pertama, bendera dan lambang itu diambil dari latar belakang perjuangan daerah terhadap kebangsaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Kedua, bendera dan lambang itu diambil dari latar belakang sosial dan kultural daerah sebagai kebanggaan masyarakat setempat. Kedua hal tersebut merupakan simbol keragaman latar belakang daerah di Indonesia, karena itu semua bendera dan lambang identitas lokal tersebut berada di bawah naungan bendera kebangsaan Indonesia, merah-putih. Tentang hal tersebut semua telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Jadi sebenarnya tidak ada yang salah bagi DPR Aceh menetapkan bendera dan lambang Aceh melalui Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Resmi Provinsi Aceh. Yang menjadi permasalahan adalah ketika bendera dan lambang tersebut tidak sesuai dengan semangat perdamaian dan kedamaian untuk seluruh masyarakat di Aceh yang tertuang dalam MoU Helsinki Pasal 4.2, bahwa dengan perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Pusat, maka seluruh anggota GAM tidak lagi menggunakan simbol dan lambang-lambang GAM. Karena itu menjadi pertanyaan, apa motif sesungguhnya dari DPR Aceh menetapkan bendera dan lambang GAM menjadi bendera dan lambang resmi Provinsi Aceh?

Penetapan simbol GAM oleh DPR Aceh sebagai bendera dan lambang resmi Provinsi Aceh memang telah menimbulkan kontroversi, baik oleh masyarakat setempat maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Bendara dan lambang Provinsi Aceh yang menggunakan simbol-simbol GAM sangat rentan untuk menimbulkan konflik horizontal karena adanya pro-kontra masyarakat setempat, seperti adanya kelompok masyarakat di Aceh yang menolak penetapan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Resmi Provinsi Aceh, di mana qanun tersebut dianggap tidak sesuai dengan semangat dan kepentingan kehidupan masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Perlu dipahami oleh semua elemen masyarakat di Aceh, terutama elite politik lokal setempat, bahwa semangat dan dasar penetapan MoU Helsinki adalah peleburan seluruh perangkat organisasi dan anggota GAM sebagai bagian integral dari NKRI. Konsekuensi dari MoU Helsinki itu adalah semua identitas yang terkait dengan gerakan separatis tidak lagi dibenarkan berlaku di Aceh karena akan mengganggu stabilitas semangat perdamaian yang telah terbangun dengan baik.

Memang hal ini tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, namun harus dipahami bahwa semangat UU tersebut selain dirancang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan NKRI yang terkandung dalam UUD RI 1945, juga merupakan manifestasi dari semangat MoU Helsinki. Oleh karena itu, menjadi tidak logis ketika bendera dan lambang GAM sebagai kelompok separatis yang sudah berkomitmen dan melebur dalam NKRI digunakan sebagai bendera dan lambang resmi Pemerintah Provinsi Aceh.

Penetapan bendera dan lambang GAM sebagai Bendera dan Lambang resmi Provinsi Aceh dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 sangat jelas melanggar Peraturan Pemerintah Pasal 6 ayat (4) PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, dimana disain dan bendera pada intinya:
(a). Menggambarkan potensi dan harapan masyarakat  daerah, serta semboyan untuk mewujudkan harapan tersebut;
(b). Tidak boleh mempunyai persamaan dengan disain logo dan bendera daerah lain, parpol, ormas atau negara; dan
(c) Tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/ lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu yang tidak kalah pentingnya, bendera daerah tidak boleh berpotensi menjadi simbol kedaulatan daerah. Jelas hal ini akan bertentangan dengan UUD RI 1945 Pasal 35 tentang bendera negara kebangsaan Republik Indonesia. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi tatanan sistem kenegaraan kita, sehingga menjadi wajar jika Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh dievaluasi oleh Pemerintah Pusat.

Bagi pemerintah pusat salah satu prinsip dasar dalam konteks kehidupan NKRI adalah identitas bendera negara, yaitu Bendera Sang Merah Putih. Nilai dari bendera dan lambang negara tersebut sama sekali tidak boleh tereduksi oleh keberadaan bendera dan lambang identitas pemerintahan lokal.

Menghadapi permasalahan ini, maka pemerintah pusat sudah barang tentu memiliki kewenangan untuk mengevaluasi keberadaan perda di seluruh Indonesia, termasuk qanun di Aceh sebagai bagian dari NKRI. Apabila bendera Aceh, yang pernah menjadi atribut GAM itu, kini punya potensi merusak perdamaian di Aceh sendiri, mengapa gubernur dan pimpinan daerah di Aceh tidak mengevaluasinya saja. Sebenarnya yang lebih penting dikedepankan bagi gubernur dan para elite di Aceh sekarang ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Aceh.  Namun dalam kondisi terjadi  ketidakstabilan politik dan gangguan keamanan di Aceh, bagaimana mungkin rakyat di Aceh bisa meningkat kesejahteraannya.

Presiden SBY sudah terbukti, bahwa beliau telah mengawali dan menggerakkan, serta sangat komit untuk menjaga perdamaian di Aceh. Momentum ini janganlah dilewatkan begitu saja. Karenanya kita mengharapkan kepada elite politik lokal Aceh agar lebih bijak dalam menghadapi permasalahan bendera ini. Begitu pula pemerintah pusat agar dapat menampung aspirasi elite politik lokal Aceh, sepanjang masih dlm kerangka NKRI.  Tentunya kita tdk ingin Aceh yang damai -,sesuai harapan warga Aceh & seluruh masy Indonesia, - menjadi mundur lagi.

Semoga Aceh yang damai dapat terus terwujud, agar saudara-saudara kita disana dapat bekerja dengan tenang.  Mari kita semua bertekad, perdamaian di Aceh harus terus di jaga.

Mari kita renungkan dalam-dalam hal ini.


Ibnu Purna /

BERITA TERKAIT

Senin, 09 Jun 2014 22:44 WIB
Prabowo Tuding Rendahnya Gaji Pegawai Penyebab Korupsi
Jakarta, ON : Kebocoran anggaran dan perilaku korup yang marak di institusi pemerintahan disebabkan oleh rendahnya ...
Senin, 09 Jun 2014 22:37 WIB
JK: Pemerintah Harus Bisa Berikan Kepastian Hukum
Jakarta, ON : Calon wapres RI, Jusuf Kalla, menyatakan bahwa kepastian hukum harus benar-benar ditegakkan bagi seluruh ...
Senin, 09 Jun 2014 22:32 WIB
Jokowi-JK: Mekanisme Pengawasan dan Pelaksanaan Pembangunan Masih Lemah
Jakarta, ON : Sesi kedua debat calon presiden dan calon wakil presiden dimulai dengan pertanyaan bagi masing-masing ...
Senin, 09 Jun 2014 22:28 WIB
Jokowi: Demokrasi adalah Mendengar Suara Rakyat
Jakarta, ON : Joko Widodo (Jokowi) memiliki pemahaman tentang demokrasi yang cukup berbeda dengan yang disampaikan ...
Selasa, 13 Mei 2014 08:14 WIB
Hari Ini, SBY akan Disambangi 2 Capres di Istana
Jakarta, ON: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, hari ini dijadwalkan bertemu ...
Selasa, 13 Mei 2014 08:12 WIB
Hari Ini, SBY Dijadwalkan Bertemu Prabowo - Hatta
Jakarta, ON: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini pada pukul 17.00 WIB akan bertemu Ketua Dewan Pembina ...
Rabu, 07 Mei 2014 16:23 WIB
Pasien Terduga MERS-CoV di Medan Bertambah
Medan, ON : Pasien terduga Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-CoV) yang dirawat di Rumah Sakit Umum ...
Rabu, 07 Mei 2014 12:18 WIB
Antisipasi MERS-CoV, Bandara Juanda Pindahkan Terminal Umrah
Surabaya, ON : Pengelola Bandara Juanda di Kabupaten Sidoarjo akan memindahkan pelayanan penumpang jemaah umrah dari ...
Jumat, 25 Apr 2014 13:21 WIB
Mendagri Gamawan Fauzi Siap Diperiksa KPK
Jakarta, ON : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan kesiapannya diperiksa Komisi Pemberantasan ...
Rabu, 23 Apr 2014 19:55 WIB
KPK: Proyek e-KTP Rugikan Negara Lebih dari Rp 1 Triliun
Jakarta, ON : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek paket ...
BERITA LAINNYA
Jumat, 25 Jul 2014 11:00 WIB

Lapas Teroris Aktif, Polri Siap

Jakarta, ON : Kapolri Sutarman mengatakan pihaknya sudah siap sedia mengamankan lembaga pemasyarakatan (lapas) teroris di Sentul, Jawa Barat bila Kementerian Hukum dan HAM mengaktifkan lapas tersebut.
Jumat, 25 Jul 2014 13:50 WIB

Ini Kriteria Menteri Kabinet Jokowi

Jakarta, ON : Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya belum membahas susunan kabinet terbaru. Kemungkinan besar penyusunan kabinet dilakukan setelah Lebaran.
Jumat, 25 Jul 2014 10:00 WIB

Serangan Israel Tewaskan 800 Orang

Gaza, ON : Serangan mortir pada sebuah rumah di Gaza menewaskan satu orang, Jumat, sehingga total korban tewas menjadi lebih dari 800 warga Palestina setelah salah satu hari paling berdarah konflik itu.
Jumat, 25 Jul 2014 11:50 WIB

Kapolda Minta Warga tidak Takbir Keliling

Jakarta, ON : Polda Metro Jaya mengimbau warga tidak melakukan takbir keliling karena akan bisa mengganggu ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas. Apalagi takbir keliling menggunakan truk dan hingga naik ke atasnya.