obornews facebook
obornews twitter
obornews rss
obornews mobile
TOPIK PILIHAN
POLHUKAM
Senin, 20 Mei 2013 21:14 WIB
-
Keputusan MK: Hutan Hak Masyarakat Adat
Jakarta, ON: Ketua Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Kuntoro Mangkusubroto, menyambut gembira putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 16 Mei 2013 lalu, yang mengakui hutan hak masyarakat adat. Putusan ini harus ditindaklanjuti dengan meninjau ulang regulasi terkait seperti Undang-Undang (UU) 41/1999 tentang kehutanan dan lainnya.
Ketua Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Kuntoro Mangkusubroto,foto kcm



"Dengan terbitnya fatwa MK bahwa masyarakat adat diberi hak hidup di hutan, benar hipotesis saya bahwa masyarakat adatlah yang bisa menjaga hutan, bukan aparat. Masyarakat adat hidup dari hutan, karenanya pasti menjaga hutan yang menjadi sumber kehidupannya," kata Kuntoro, Senin (20/5/2013) petang di Jakarta.

Ia ditemui usai membuka peluncuran Pedoman Penanganan Perkara dengan Pendekatan Multi-door untuk Kasus-kasus terkait Sumberdaya Alam-Lingkungan Hidup (SDA-LH) terutama di Atas Hutan dan Gambut.

Kuntoro yang juga Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), mengatakan, putusan MK itu memberi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa putusan MK merupakan kabar baik yang memberi tempat bagi masyarakat adat.

"Kami akan meng-push peninjauan atau revisi UU Kehutanan. Ini salah satunya," kata Kuntoro.

Seperti diberitakan, pada 16 Mei 2013, MK mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Pemohon yang berasal dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, dan Kasepuhan Cisitu, menguji Pasal 1 Ayat 6, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), serta Pasal 67 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UU kehutanan.

MK mengharuskan pengaturan berbeda antara hutan negara dan hutan adat. Terhadap hutan negara, negara memilik kewenangan penuh dalam peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum di wilayah hutan negara.

Sementara hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat yaitu hak ulayat dalam satu kesatuan wilayah masyarakat hukum adat. Artinya, hutan terbagi menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak.

Untuk hutan, hak dibedakan menjadi dua yaitu hutan adat (hak ulayat) dan hutan perseorangan atau badan hukum. Pembagian itu untuk mencegah tumpang tindihnya kepemilikan suatu hutan, atau tidak dimungkinkan hutan negara berada di wilayah hutan hak dan begitu juga sebaliknya.


kcm / gunawan

BERITA TERKAIT

Jumat, 25 Apr 2014 13:21 WIB
Mendagri Gamawan Fauzi Siap Diperiksa KPK
Jakarta, ON : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan kesiapannya diperiksa Komisi Pemberantasan ...
Rabu, 23 Apr 2014 19:55 WIB
KPK: Proyek e-KTP Rugikan Negara Lebih dari Rp 1 Triliun
Jakarta, ON : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek paket ...
Rabu, 09 Apr 2014 17:04 WIB
Kim Jong-un Kembali Pimpin Korea Utara
Pyongyang, ON : Kim Jong-un terpilih kembali sebagai pemimpin Korea Utara, kata laporan media pemerintah, saat parlemen ...
Kamis, 27 Mar 2014 13:09 WIB
Mahasiswa Korut Wajib Cukur Rambut Mirip Kim Jong-un
Pyongyang, ON : Jangankan potongan mohawk yang trendi. Para mahasiswa Korea Utara diharuskan mencukur rambut mereka ...
Selasa, 18 Mar 2014 05:35 WIB
Perekaman E-KTP di Kota Serang Baru Mencapai 78%
Serang, ON: Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Serang hingga saat ini baru mencapai 78 persen. ...
Kamis, 13 Mar 2014 03:37 WIB
Rel Ganda Jalur Selatan Cirebon-Purwokerto Segera Rampung
Semarang, ON: Kementerian Perhubungan (Kemhub) tengah membangun rel ganda di jalur selatan Pulau Jawa secara bertahap, ...
Senin, 10 Mar 2014 02:28 WIB
Babak I, Real Madrid Unggul atas Levante
Madrid, ON: Real Madrid berpeluang kembali menempati puncak klasemen La Liga setelah pada babak pertama berhasil unggul ...
Senin, 10 Mar 2014 02:27 WIB
Dipermalukan Wigan, City Tersisih dari Piala FA
Manchester, ON: Sebuah kejutan terjadi di babak perempat final Piala FA. Klub kaya raya, Manchester City tumbang oleh ...
Senin, 10 Mar 2014 02:25 WIB
Penerbangan Jakarta - Malaysia Masih Berlangsung Normal
Tangerang, ON: Maskapai Malaysia Airlines mengklaim bila penerbangan menuju Kuala Lumpur, Malaysia dari Bandara Soekarno ...
Senin, 10 Mar 2014 00:31 WIB
Mendagri: Perekaman e-KTP Tembus Angka 175 Juta
Jambi, ON: Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, dari 191 juta wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik ...
BERITA LAINNYA
Jumat, 25 Apr 2014 09:52 WIB

SBY Hadiri Peringatan Otonomi Daerah ke-18

Jakarta, on: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini akan menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-18 di Istana Negara.
Jumat, 25 Apr 2014 13:21 WIB

Mendagri Gamawan Fauzi Siap Diperiksa KPK

Jakarta, ON : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan kesiapannya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pengadaan electronic-Kartu Tanda Penduduk atau e-KTP.
Jumat, 25 Apr 2014 12:07 WIB

Putin: Internet itu Proyeknya CIA

Moscow, ON: Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut bahwa Internet merupakan proyek yang dijalankan Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA). Putin mengungkapkan ini dalam sebuah forum di Kota St Petersburg, Rusia, Kamis, 24 April 2014
Jumat, 25 Apr 2014 12:24 WIB

SBY Tinjau Kebakaran Pasar Senen

Jakarta, ON: Tinjauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke lokasi kebakaran di Pasar Senen berlangsung singkat. SBY hanya berada di lokasi sekitar 10 menit untuk melihat langsung proses pemadaman kebakaran di pusat perdagangan tersebut