obornews facebook
obornews twitter
obornews rss
obornews mobile
TOPIK PILIHAN
POLHUKAM
Senin, 20 Mei 2013 21:14 WIB
-
Keputusan MK: Hutan Hak Masyarakat Adat
Jakarta, ON: Ketua Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Kuntoro Mangkusubroto, menyambut gembira putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 16 Mei 2013 lalu, yang mengakui hutan hak masyarakat adat. Putusan ini harus ditindaklanjuti dengan meninjau ulang regulasi terkait seperti Undang-Undang (UU) 41/1999 tentang kehutanan dan lainnya.
Ketua Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Kuntoro Mangkusubroto,foto kcm



"Dengan terbitnya fatwa MK bahwa masyarakat adat diberi hak hidup di hutan, benar hipotesis saya bahwa masyarakat adatlah yang bisa menjaga hutan, bukan aparat. Masyarakat adat hidup dari hutan, karenanya pasti menjaga hutan yang menjadi sumber kehidupannya," kata Kuntoro, Senin (20/5/2013) petang di Jakarta.

Ia ditemui usai membuka peluncuran Pedoman Penanganan Perkara dengan Pendekatan Multi-door untuk Kasus-kasus terkait Sumberdaya Alam-Lingkungan Hidup (SDA-LH) terutama di Atas Hutan dan Gambut.

Kuntoro yang juga Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), mengatakan, putusan MK itu memberi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa putusan MK merupakan kabar baik yang memberi tempat bagi masyarakat adat.

"Kami akan meng-push peninjauan atau revisi UU Kehutanan. Ini salah satunya," kata Kuntoro.

Seperti diberitakan, pada 16 Mei 2013, MK mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Pemohon yang berasal dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, dan Kasepuhan Cisitu, menguji Pasal 1 Ayat 6, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), serta Pasal 67 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UU kehutanan.

MK mengharuskan pengaturan berbeda antara hutan negara dan hutan adat. Terhadap hutan negara, negara memilik kewenangan penuh dalam peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum di wilayah hutan negara.

Sementara hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat yaitu hak ulayat dalam satu kesatuan wilayah masyarakat hukum adat. Artinya, hutan terbagi menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak.

Untuk hutan, hak dibedakan menjadi dua yaitu hutan adat (hak ulayat) dan hutan perseorangan atau badan hukum. Pembagian itu untuk mencegah tumpang tindihnya kepemilikan suatu hutan, atau tidak dimungkinkan hutan negara berada di wilayah hutan hak dan begitu juga sebaliknya.


kcm / gunawan

BERITA TERKAIT

Senin, 09 Jun 2014 22:44 WIB
Prabowo Tuding Rendahnya Gaji Pegawai Penyebab Korupsi
Jakarta, ON : Kebocoran anggaran dan perilaku korup yang marak di institusi pemerintahan disebabkan oleh rendahnya ...
Senin, 09 Jun 2014 22:37 WIB
JK: Pemerintah Harus Bisa Berikan Kepastian Hukum
Jakarta, ON : Calon wapres RI, Jusuf Kalla, menyatakan bahwa kepastian hukum harus benar-benar ditegakkan bagi seluruh ...
Senin, 09 Jun 2014 22:32 WIB
Jokowi-JK: Mekanisme Pengawasan dan Pelaksanaan Pembangunan Masih Lemah
Jakarta, ON : Sesi kedua debat calon presiden dan calon wakil presiden dimulai dengan pertanyaan bagi masing-masing ...
Senin, 09 Jun 2014 22:28 WIB
Jokowi: Demokrasi adalah Mendengar Suara Rakyat
Jakarta, ON : Joko Widodo (Jokowi) memiliki pemahaman tentang demokrasi yang cukup berbeda dengan yang disampaikan ...
Selasa, 13 Mei 2014 08:14 WIB
Hari Ini, SBY akan Disambangi 2 Capres di Istana
Jakarta, ON: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, hari ini dijadwalkan bertemu ...
Selasa, 13 Mei 2014 08:12 WIB
Hari Ini, SBY Dijadwalkan Bertemu Prabowo - Hatta
Jakarta, ON: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini pada pukul 17.00 WIB akan bertemu Ketua Dewan Pembina ...
Rabu, 07 Mei 2014 16:23 WIB
Pasien Terduga MERS-CoV di Medan Bertambah
Medan, ON : Pasien terduga Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-CoV) yang dirawat di Rumah Sakit Umum ...
Rabu, 07 Mei 2014 12:18 WIB
Antisipasi MERS-CoV, Bandara Juanda Pindahkan Terminal Umrah
Surabaya, ON : Pengelola Bandara Juanda di Kabupaten Sidoarjo akan memindahkan pelayanan penumpang jemaah umrah dari ...
Jumat, 25 Apr 2014 13:21 WIB
Mendagri Gamawan Fauzi Siap Diperiksa KPK
Jakarta, ON : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan kesiapannya diperiksa Komisi Pemberantasan ...
Rabu, 23 Apr 2014 19:55 WIB
KPK: Proyek e-KTP Rugikan Negara Lebih dari Rp 1 Triliun
Jakarta, ON : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek paket ...
BERITA LAINNYA
Jumat, 22 Ags 2014 13:00 WIB

Jelang Pelantikan Jokowi-JK Situasi Kondusif

Jakarta, ON: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto, memastikan situasi keamanan akan berjalan kondusif menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Oktober 2014 mendatang.