obornews facebook
obornews twitter
obornews rss
obornews mobile
TOPIK PILIHAN
METRO
Selasa, 28 Mei 2013 18:23 WIB
-
Eksploitasi Gunung Salak untuk Perumahan Ilegal
Bogor, ON: Kawasan gunung Salak Bogor menjadi tujuan baru pemilik vila ilegal mendirikan bangunannya dengan cara mengekploitasi tanah kawasan pegunungan tersebut..
-



 Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) DIY Endang Mariani menjelaskan   telah terjadi kerusakan lahan disekitar kawasan Gunung Salak Bogor imbas dari  penebangan pepohonan secara liar, rabu (28/05/2013).

Menurut Endang seperti dikutip rri, maraknya aktivitas penebangan liar yang dilakukan sejumlah oknum dikawasan tersebut turut pula merubah struktur lingkungan sekitar sehingga memantik timbulnya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir bandang.

"Telah terjadi perubahan struktur lingkungan di Gunung Salak sebagai akibat dari penebangan liar. Dikhawatirkan Gunung Salak dalam sepuluh tahun kedepan tak mampu menyerap dan menahan jatuhnya air hujan dari hulu puncak hingga ke hilir Jakarta,"ujarnya saat ditemui di kaki Gunung Salak Bogor.

Dalam pengamatannya, aksi pengrusakan di kawasan Gunung Salak hingga kini belum dapat terhentikan. Salah satunya yang kini diduga dilakukan oleh oknum pengusaha pemilik lahan garapan berinisial LS (65). Klaim kepemilikan lahan garapan milik pemerintah seluas 5 hektare yang sedianya difungsikan sebagai zona penghijauan kini mulai menjelma  menjadi bentuk bangunan anyar.

Dari penelusuran dilapangan, sejak sebulan terakhir, sebanyak sepuluh pekerja dengan sejumlah alat berat mulai mengerjakan proyek yang juga diduga tak memiliki ijin analisis dampak lingkungan (amdal). Sejumlah pekerja terlihat tengah mengoperasikan buldozer guna meratakan lahan sementara pekerja lainnya tengah sibuk memasang kawat bronjong yang mengitari area lahan sebagai pondasi utama bangunan.

Setali tiga uang, pembangunan proyek tersebut turut menimbulkan persoalan baru bagi warga di dua yakni Desa Sukajaya dan Desa Tamansari. Krisis air bersih dan ancaman tanah longsor menjadi ancaman serius.

"Selain ancaman tanah longsor karena banyak pohon yang ditebang, kami juga mengalami krisis air. Sumber mata air utama bagi ratusan warga desa Tamansari menjadi kering,"ungkap Ketua RT 03 RW 09, Desa Tamansari Suparman.

Ia mengatakan, keberadaan sumber mata air yang berjarak sekitar 20 meter dari proyek pembangunan ilegal itu dialirkan kepada puluhan  pipa milik warga yang memiliki berdiameter hingga tiga inchi.

"Berdampak pula pada pasokan air bagi kami. Saya menduga resapan sumber air bawah tanah telah rusak akibat pembangunan proyek itu,"katanya.

Senada dengan pengakuan Suparman, Tokoh Masyarakat Hindu, Pure Parahyangan Agung Jagatkarta, Made Sadnya pun mengungkapkan hal yang sama. Dirinya mulai kesulitan mendapatkan pasokan air sejak sebulan terakhir. "Pasokan air untuk kebutuhan umat di Pure menjadi terbatas. Sumber mata air telah lama menghidup kami,"imbuhnya.

Lebih lanjut diungkapkan Made, keberadaan sumber mata air yang digunakan untuk kebutuhan umatnya serta ratusan warga Tamansari lainnya diyakini penuh oleh kepercayaanya sebagai sumber mata air yang disakralkan.

 "Menurut kepercayaan kami, sumber mata air (tirte) keberadaanya disakralkan. Banyak umat kami yang mengunjunginya,"paparnya.

Namun demikian, seiring dengan dibangunnya proyek tersebut, akses jalan utama menuju sumber mata air telah ditutup secara sepihak oleh pemilik lahan. "Kami terpaksa memutar arah melewati semak belukar bila ingin menuju sumber air tirte itu. Jaraknya dua kali lipat dari jalan yang biasa dilalui,"akunya.

Aksi pengrusakan lahan yang diduga dilakukan oleh pemilik tanah garapan turut pula berimbas kepada warga lainnya. "Rumah saya yang memang posisinya berada dibawah lokasi proyek itu terkena longsoran material tanah. Pembangunan proyek itu telah banyak menebar dampak buruk bagi warga disini,"terang Ririn.

Menjawab kerusakan lahan yang turut berdampak pula bagi warganya, Kepala Desa Sukajaya, Wahyu mengaku tengah berupaya melakukan koordinasi dengan pihak pemilik tanah garapan tersebut.

"Yang bersangkutan sedang tidak ada ditempat. Secepatnya kami akan selesaikan masalah ini,"kilahnya.

Dirinya berdalih, pembangunan proyek yang dilakukan oleh sang pemilik lahan nantinya untuk kepentingan penghijauan.

"Berdasarkan laporan awal sang pemilik kepada kami lahan tersebut akan digunakan untuk kepentingan penghijauan bukan untuk mendirikan sebuah bangunan anyar,"akunya. Yofri Haryadi


rri / iast

BERITA TERKAIT

Senin, 09 Jun 2014 22:44 WIB
Prabowo Tuding Rendahnya Gaji Pegawai Penyebab Korupsi
Jakarta, ON : Kebocoran anggaran dan perilaku korup yang marak di institusi pemerintahan disebabkan oleh rendahnya ...
Senin, 09 Jun 2014 22:37 WIB
JK: Pemerintah Harus Bisa Berikan Kepastian Hukum
Jakarta, ON : Calon wapres RI, Jusuf Kalla, menyatakan bahwa kepastian hukum harus benar-benar ditegakkan bagi seluruh ...
Senin, 09 Jun 2014 22:32 WIB
Jokowi-JK: Mekanisme Pengawasan dan Pelaksanaan Pembangunan Masih Lemah
Jakarta, ON : Sesi kedua debat calon presiden dan calon wakil presiden dimulai dengan pertanyaan bagi masing-masing ...
Senin, 09 Jun 2014 22:28 WIB
Jokowi: Demokrasi adalah Mendengar Suara Rakyat
Jakarta, ON : Joko Widodo (Jokowi) memiliki pemahaman tentang demokrasi yang cukup berbeda dengan yang disampaikan ...
Selasa, 13 Mei 2014 08:14 WIB
Hari Ini, SBY akan Disambangi 2 Capres di Istana
Jakarta, ON: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, hari ini dijadwalkan bertemu ...
Selasa, 13 Mei 2014 08:12 WIB
Hari Ini, SBY Dijadwalkan Bertemu Prabowo - Hatta
Jakarta, ON: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini pada pukul 17.00 WIB akan bertemu Ketua Dewan Pembina ...
Rabu, 07 Mei 2014 16:23 WIB
Pasien Terduga MERS-CoV di Medan Bertambah
Medan, ON : Pasien terduga Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-CoV) yang dirawat di Rumah Sakit Umum ...
Rabu, 07 Mei 2014 12:18 WIB
Antisipasi MERS-CoV, Bandara Juanda Pindahkan Terminal Umrah
Surabaya, ON : Pengelola Bandara Juanda di Kabupaten Sidoarjo akan memindahkan pelayanan penumpang jemaah umrah dari ...
Jumat, 25 Apr 2014 13:21 WIB
Mendagri Gamawan Fauzi Siap Diperiksa KPK
Jakarta, ON : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan kesiapannya diperiksa Komisi Pemberantasan ...
Rabu, 23 Apr 2014 19:55 WIB
KPK: Proyek e-KTP Rugikan Negara Lebih dari Rp 1 Triliun
Jakarta, ON : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek paket ...
BERITA LAINNYA
Lampung, ON: Bentrok dua kampung berakibat terbakarnya puluhan rumah dan korban luka di Lampung.