obornews facebook
obornews twitter
obornews rss
obornews mobile
TOPIK PILIHAN
METRO
Kamis, 27 Jun 2013 10:58 WIB
-
Bisnis Pengangkutan Sampah Jakarta di Kuasai Satu Kelompok?
Jakarta, ON: Pengelolaan sampah di Jakarta yang masih dipegang oleh pihak swasta dianggap tidak optimal. Selain tidak sebanding dengan dampak yang dihasilkan, anggaran yang dialokasikan oleh Dinas Kebersihan DKI juga dinilai terlalu besar.
-

Karena itu, pengelolaan sampah di ibu kota mulai dari tingkat awal hingga pengangkutan terakhir, lebih baik dipadatkaryakan. Selama ini, pengelolaan sampah diserahkan ke sejumlah perusahaan swasta. Pemprov DKI melalui Dinas Kebersihan menganggarkan dana sebesar Rp 2.777 per meter untuk pembiayaan penyapuan dan pengumpulan sampah di areal publik dan pemukiman.

Sedangkan untuk pengangkutan dari penampungan sementara menuju tempat pembuangan akhir mengeluarkan anggaran untuk kendaraan kecil sebesar Rp 22.393 per ton dan tipe angkutan besar Rp 167.343 per ton. Selain itu, Pemprov DKI juga membayar biaya sebesar Rp 114.000 per ton begitu sampah tiba di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Sehingga total biaya yang dikeluarkan mulai tahap penyapuan hingga ke TPA Bantargebang sebesar Rp 300.000.

”Cara pengelolaan pengangkutan sampah seperti ini tidak optimal. Anggaran dikeluarkan terlalu besar, sedangkan sampah tidak terangkut dengan baik,” kata M Taufik, Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Jakarta (PPJ), pada diskusi Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta yang digelar Pusat Pengkajian Jakarta (PPJ) di Taman Ismail Marzuki (TIM), Rabu (26/6).

"Ini jelas pemborosan anggaran. Bahkan, kami mensinyalir bisnis pengangkutan sampah ini dikuasai kelompok tertentu sebanyak 30 rekanan,” sambungnya. Untuk itu, Taufik menyarankan, pengelolaan sampah di Jakarta di tingkat awal hingga pengangkutan terakhir lebih baik dipadatkaryakan.


amn

BERITA TERKAIT

Senin, 09 Jun 2014 22:44 WIB
Prabowo Tuding Rendahnya Gaji Pegawai Penyebab Korupsi
Jakarta, ON : Kebocoran anggaran dan perilaku korup yang marak di institusi pemerintahan disebabkan oleh rendahnya ...
Senin, 09 Jun 2014 22:37 WIB
JK: Pemerintah Harus Bisa Berikan Kepastian Hukum
Jakarta, ON : Calon wapres RI, Jusuf Kalla, menyatakan bahwa kepastian hukum harus benar-benar ditegakkan bagi seluruh ...
Senin, 09 Jun 2014 22:32 WIB
Jokowi-JK: Mekanisme Pengawasan dan Pelaksanaan Pembangunan Masih Lemah
Jakarta, ON : Sesi kedua debat calon presiden dan calon wakil presiden dimulai dengan pertanyaan bagi masing-masing ...
Senin, 09 Jun 2014 22:28 WIB
Jokowi: Demokrasi adalah Mendengar Suara Rakyat
Jakarta, ON : Joko Widodo (Jokowi) memiliki pemahaman tentang demokrasi yang cukup berbeda dengan yang disampaikan ...
Selasa, 13 Mei 2014 08:14 WIB
Hari Ini, SBY akan Disambangi 2 Capres di Istana
Jakarta, ON: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, hari ini dijadwalkan bertemu ...
Selasa, 13 Mei 2014 08:12 WIB
Hari Ini, SBY Dijadwalkan Bertemu Prabowo - Hatta
Jakarta, ON: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini pada pukul 17.00 WIB akan bertemu Ketua Dewan Pembina ...
Rabu, 07 Mei 2014 16:23 WIB
Pasien Terduga MERS-CoV di Medan Bertambah
Medan, ON : Pasien terduga Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-CoV) yang dirawat di Rumah Sakit Umum ...
Rabu, 07 Mei 2014 12:18 WIB
Antisipasi MERS-CoV, Bandara Juanda Pindahkan Terminal Umrah
Surabaya, ON : Pengelola Bandara Juanda di Kabupaten Sidoarjo akan memindahkan pelayanan penumpang jemaah umrah dari ...
Jumat, 25 Apr 2014 13:21 WIB
Mendagri Gamawan Fauzi Siap Diperiksa KPK
Jakarta, ON : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan kesiapannya diperiksa Komisi Pemberantasan ...
Rabu, 23 Apr 2014 19:55 WIB
KPK: Proyek e-KTP Rugikan Negara Lebih dari Rp 1 Triliun
Jakarta, ON : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek paket ...
BERITA LAINNYA