obornews facebook
obornews twitter
obornews rss
obornews mobile
TOPIK PILIHAN
METRO
Kamis, 27 Jun 2013 10:58 WIB
-
Bisnis Pengangkutan Sampah Jakarta di Kuasai Satu Kelompok?
Jakarta, ON: Pengelolaan sampah di Jakarta yang masih dipegang oleh pihak swasta dianggap tidak optimal. Selain tidak sebanding dengan dampak yang dihasilkan, anggaran yang dialokasikan oleh Dinas Kebersihan DKI juga dinilai terlalu besar.
-

Karena itu, pengelolaan sampah di ibu kota mulai dari tingkat awal hingga pengangkutan terakhir, lebih baik dipadatkaryakan. Selama ini, pengelolaan sampah diserahkan ke sejumlah perusahaan swasta. Pemprov DKI melalui Dinas Kebersihan menganggarkan dana sebesar Rp 2.777 per meter untuk pembiayaan penyapuan dan pengumpulan sampah di areal publik dan pemukiman.

Sedangkan untuk pengangkutan dari penampungan sementara menuju tempat pembuangan akhir mengeluarkan anggaran untuk kendaraan kecil sebesar Rp 22.393 per ton dan tipe angkutan besar Rp 167.343 per ton. Selain itu, Pemprov DKI juga membayar biaya sebesar Rp 114.000 per ton begitu sampah tiba di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Sehingga total biaya yang dikeluarkan mulai tahap penyapuan hingga ke TPA Bantargebang sebesar Rp 300.000.

”Cara pengelolaan pengangkutan sampah seperti ini tidak optimal. Anggaran dikeluarkan terlalu besar, sedangkan sampah tidak terangkut dengan baik,” kata M Taufik, Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Jakarta (PPJ), pada diskusi Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta yang digelar Pusat Pengkajian Jakarta (PPJ) di Taman Ismail Marzuki (TIM), Rabu (26/6).

"Ini jelas pemborosan anggaran. Bahkan, kami mensinyalir bisnis pengangkutan sampah ini dikuasai kelompok tertentu sebanyak 30 rekanan,” sambungnya. Untuk itu, Taufik menyarankan, pengelolaan sampah di Jakarta di tingkat awal hingga pengangkutan terakhir lebih baik dipadatkaryakan.


amn

BERITA TERKAIT

Rabu, 23 Apr 2014 19:55 WIB
KPK: Proyek e-KTP Rugikan Negara Lebih dari Rp 1 Triliun
Jakarta, ON : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek paket ...
Rabu, 09 Apr 2014 17:04 WIB
Kim Jong-un Kembali Pimpin Korea Utara
Pyongyang, ON : Kim Jong-un terpilih kembali sebagai pemimpin Korea Utara, kata laporan media pemerintah, saat parlemen ...
Kamis, 27 Mar 2014 13:09 WIB
Mahasiswa Korut Wajib Cukur Rambut Mirip Kim Jong-un
Pyongyang, ON : Jangankan potongan mohawk yang trendi. Para mahasiswa Korea Utara diharuskan mencukur rambut mereka ...
Selasa, 18 Mar 2014 05:35 WIB
Perekaman E-KTP di Kota Serang Baru Mencapai 78%
Serang, ON: Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Serang hingga saat ini baru mencapai 78 persen. ...
Kamis, 13 Mar 2014 03:37 WIB
Rel Ganda Jalur Selatan Cirebon-Purwokerto Segera Rampung
Semarang, ON: Kementerian Perhubungan (Kemhub) tengah membangun rel ganda di jalur selatan Pulau Jawa secara bertahap, ...
Senin, 10 Mar 2014 02:28 WIB
Babak I, Real Madrid Unggul atas Levante
Madrid, ON: Real Madrid berpeluang kembali menempati puncak klasemen La Liga setelah pada babak pertama berhasil unggul ...
Senin, 10 Mar 2014 02:27 WIB
Dipermalukan Wigan, City Tersisih dari Piala FA
Manchester, ON: Sebuah kejutan terjadi di babak perempat final Piala FA. Klub kaya raya, Manchester City tumbang oleh ...
Senin, 10 Mar 2014 02:25 WIB
Penerbangan Jakarta - Malaysia Masih Berlangsung Normal
Tangerang, ON: Maskapai Malaysia Airlines mengklaim bila penerbangan menuju Kuala Lumpur, Malaysia dari Bandara Soekarno ...
Senin, 10 Mar 2014 00:31 WIB
Mendagri: Perekaman e-KTP Tembus Angka 175 Juta
Jambi, ON: Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, dari 191 juta wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik ...
Senin, 24 Feb 2014 12:10 WIB
Konsep Keluarga Kecil Bahagia, Komunikasi
Jakarta, ON - Keluarga kecil bahagia adalah dambaan setiap individu. Untuk menerapkannya, diperlukan berbagai tips dan ...
BERITA LAINNYA
Bekasi, ON: Terkait perbedaan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilu Legislatif (Pileg), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menerima tiga kali revisi rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bekasi.
Jakarta, ON: Pemerintah Rusia ingin pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik, mengenai krisis politik di Ukraina bisa lebih obyektif. Pasalnya tema pemberitaan yang dilakukan media barat dinilai selalu menyudutkan pemerintaha Presiden Vladimir Putin.