obornews facebook
obornews twitter
obornews rss
obornews mobile
TOPIK PILIHAN
METRO
Rabu, 03 Jul 2013 12:28 WIB
-
PGRI Desak Pemerintah Bayar Tunjangan Profesi Guru Tepat Waktu
Jakarta, ON : Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo, mendesak pemerintah membayarkan tunjangan profesi guru bersamaan waktunya dengan pembayaran gaji, secara tepat waktu dan tepat jumlah.
-

Tak hanya itu, ia juga meminta pemerintah menyelesaikan persoalan kekurangan guru Sekolah Dasar (SD), serta menyelesaikan persoalan guru honorer dan guru swasta.

“Demikian juga pemberian hak-hak guru, tunjangan profesi guru yang hampir tidak tepat waktu maupun jumlahnya. Perlindungan terhadap guru swasta dan guru honorer yang status kepegawaiannya belum jelas, serta kesejahteraan yang memprihatinkan,” kata Sulistyo pada pembukaan Kongres XXI PGRI dan Guru Indonesia 2013 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Kegiatan bertema Peran Strategis PGRI sebagai Organisasi Profesi Guru Indonesia dalam Mewujudkan Guru yang Bermartabat Menuju Pendidikan Bermutu, berlangsung pada 1-5 Juli 2013 yang dihadiri sekitar 8.000 guru. Mereka datang dari kabupaten dan kota di 33 provinsi di Tanah Air.

Hadir pada kesempatan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Azwar Abubakar, Mensesneg, Sudi Silalahi, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dan perwakilan negara-negara sahabat.

Pada kesempatan itu, Sulistyo meminta pemerintah untuk melaksanakan pelatihan guru, khususnya pelatihan implementasi kurikulum 2013. Di sisi lain, lanjutnya, Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan legalitas formal kepada PGRI sebagai organisasi profesi guru sehingga dapat membantu mengembangkan dan membina kepribadian dan sosial dengan penegakan kode etik.

“PGRI sejak lahir memang telah menjadi organisasi profesi guru. Tapi PGRI akan membantu pemerintah melaksanakan pelatihan guru. Kami berharap pemerintah dapat meningkatkan program pendidikan dan latihan (diklat) yang terbatas, pembinaan karier yang belum maksimal, dan kekurangan guru SD di berbagai daerah,” katanya.

bsc / iast

BERITA TERKAIT

Senin, 09 Jun 2014 22:44 WIB
Prabowo Tuding Rendahnya Gaji Pegawai Penyebab Korupsi
Jakarta, ON : Kebocoran anggaran dan perilaku korup yang marak di institusi pemerintahan disebabkan oleh rendahnya ...
Senin, 09 Jun 2014 22:37 WIB
JK: Pemerintah Harus Bisa Berikan Kepastian Hukum
Jakarta, ON : Calon wapres RI, Jusuf Kalla, menyatakan bahwa kepastian hukum harus benar-benar ditegakkan bagi seluruh ...
Senin, 09 Jun 2014 22:32 WIB
Jokowi-JK: Mekanisme Pengawasan dan Pelaksanaan Pembangunan Masih Lemah
Jakarta, ON : Sesi kedua debat calon presiden dan calon wakil presiden dimulai dengan pertanyaan bagi masing-masing ...
Senin, 09 Jun 2014 22:28 WIB
Jokowi: Demokrasi adalah Mendengar Suara Rakyat
Jakarta, ON : Joko Widodo (Jokowi) memiliki pemahaman tentang demokrasi yang cukup berbeda dengan yang disampaikan ...
Selasa, 13 Mei 2014 08:14 WIB
Hari Ini, SBY akan Disambangi 2 Capres di Istana
Jakarta, ON: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, hari ini dijadwalkan bertemu ...
Selasa, 13 Mei 2014 08:12 WIB
Hari Ini, SBY Dijadwalkan Bertemu Prabowo - Hatta
Jakarta, ON: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini pada pukul 17.00 WIB akan bertemu Ketua Dewan Pembina ...
Rabu, 07 Mei 2014 16:23 WIB
Pasien Terduga MERS-CoV di Medan Bertambah
Medan, ON : Pasien terduga Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-CoV) yang dirawat di Rumah Sakit Umum ...
Rabu, 07 Mei 2014 12:18 WIB
Antisipasi MERS-CoV, Bandara Juanda Pindahkan Terminal Umrah
Surabaya, ON : Pengelola Bandara Juanda di Kabupaten Sidoarjo akan memindahkan pelayanan penumpang jemaah umrah dari ...
Jumat, 25 Apr 2014 13:21 WIB
Mendagri Gamawan Fauzi Siap Diperiksa KPK
Jakarta, ON : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan kesiapannya diperiksa Komisi Pemberantasan ...
Rabu, 23 Apr 2014 19:55 WIB
KPK: Proyek e-KTP Rugikan Negara Lebih dari Rp 1 Triliun
Jakarta, ON : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek paket ...
BERITA LAINNYA